LANDASAN HUKUM SWB

LANDASAN HUKUM SATUAN KARYA WANABAKTI

    1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan  Pramuka.
    2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 1998 nomor : 13 /MUNAS/1998 tentang Satuan Karya Pramuka.
    3. Piagam Kerjasama antara Intansi Kehutanan Republik Indonesia dengan Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, Nomor : 118 Tahun 1983, tanggal 27 Oktober 1983.
    4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.134 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983.
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor : 005 tahun 1984 tentang petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Wanabakti.
  • Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
  • Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor : 170.A TAHUN 2008 tentang petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya “Keputusan Presiden RI Nomor : 238 tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka

_______________________________________________________________________

  SISIEM ADMINISTRASI  PENGELOLAAN KWARTIR & SATUAN KARYA

https://docs.google.com/file/d/0B5JKiLqU7HlGXzdiLXFmci1pMEE/edit?pli=1

_______________________________________________________________________

UNDANG UNDANG No. 12 TAHUN 2010  TENTANG : GERAKAN PRAMUKA

UU 12 Tahun 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s